Oleh: Indria Febriansyah
Sudah saatnya kita mendobrak stigma usang yang masih bercokol di benak publik bahkan, ironisnya, di sebagian mentalitas pekerja BUMN itu sendiri. Kesalahpahaman yang menyamakan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan sekadar keliru secara administratif, tetapi berbahaya secara ideologis.
BUMN dan birokrasi pemerintahan berdiri di atas fondasi yang sama sekali berbeda. Ketika mentalitas “numpang hidup di ketiak negara” masih dipelihara, sesungguhnya di situlah pengkhianatan terhadap cita-cita kedaulatan ekonomi nasional dimulai.
BUMN Mesin Laba, Bukan Birokrasi Kaku
BUMN bukanlah institusi amal, apalagi ruang nyaman tanpa target. Ia lahir sebagai entitas bisnis yang ditugaskan negara untuk bertarung di gelanggang ekonomi baik nasional maupun global. Profit bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Tanpa laba dan kinerja yang sehat, BUMN akan berubah menjadi beban sejarah, bukan aset strategis bangsa.
Berbeda dengan birokrasi pemerintahan yang berfungsi administratif, BUMN dituntut adaptif, lincah, dan progresif. Di era disrupsi yang bergerak cepat, mentalitas pelayanan publik yang lamban dan prosedural harus ditinggalkan. Yang dibutuhkan adalah fast service, pengambilan keputusan berbasis data, serta orientasi penuh pada kepuasan pelanggan.
Layanan purna jual tidak boleh berhenti pada formalitas laporan, tetapi harus menjadi wujud tanggung jawab moral korporasi kepada rakyat sebagai pemegang saham tertinggi negara ini.
Melampaui Standar Multinasional
BUMN tidak boleh puas hanya menjadi “pemain lokal” dengan tameng nasionalisme semu. Justru karena ia membawa nama negara, standar yang diterapkan harus melampaui perusahaan multinasional (MNC). Kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola perusahaan yang baik, serta mitigasi risiko yang matang adalah harga mati.
Di tengah ancaman perang siber global, isu cyber security dan perlindungan data pelanggan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari kedaulatan negara. Data rakyat adalah aset strategis nasional, dan BUMN harus menjadi benteng pertahanan terdepan dalam menjaganya.
Sense of Belonging Fondasi Loyalitas dan Tim Tangguh
Transformasi besar tidak pernah dimulai dari sistem semata, melainkan dari manusia yang menjalankannya. Karena itu, proses rekrutmen dan pengembangan SDM BUMN ke depan tidak boleh hanya melahirkan tenaga kerja cerdas secara teknis, tetapi miskin rasa memiliki.
BUMN membutuhkan manusia dengan sense of belonging rasa memiliki yang lahir dari kesadaran, bukan sekadar kontrak kerja. Dari sanalah loyalitas tumbuh secara organik, bukan karena ketakutan akan sanksi, melainkan karena tanggung jawab moral. Inilah fondasi tim yang tangguh dan berdaya saing.
Kesadaran ini juga disampaikan oleh salah satu tokoh muda di lingkungan holding Adhi Karya, Wenry Anshory Putra, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Dalam sebuah diskusi langsung dengan penulis, ia menegaskan bahwa pembangunan mental SDM BUMN harus dimulai dari semangat memiliki perusahaan itu sendiri.
“Perusahaan ini milik negara, artinya milik kita rakyat Indonesia. Pekerja di dalamnya harus menjaga agar perusahaan ini terus bertahan dan progresif dari tahun ke tahun,” tegas Wenry.
Pernyataan ini adalah alarm keras bagi kita semua. Ketika pekerja benar-benar merasa BUMN adalah “milik mereka”, maka tidak ada ruang bagi korupsi, tidak ada toleransi terhadap kemalasan, dan tidak ada pembenaran atas inefisiensi. Mereka akan menjaga perusahaan seperti menjaga rumah sendiri dengan kesungguhan dan tanggung jawab penuh.
Menjadi pegawai BUMN bukanlah jalan menuju kursi empuk hingga masa pensiun tanpa tantangan. Menjadi bagian dari BUMN berarti menjadi pejuang ekonomi bangsa siap bertarung di pasar bebas dengan standar global, namun tetap berpijak pada nilai merah putih.
Sudah waktunya kita melepaskan baju birokrasi yang membelenggu dan mengenakan seragam profesionalisme yang berintegritas.
BUMN maju, rakyat sejahtera.
